SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat keterlibatan perusahaan, komunitas, dan berbagai unsur masyarakat dalam mempercepat eliminasi AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria pada 2030. Kerja sama lintas sektor tersebut diarahkan pada peningkatan penemuan kasus, ketuntasan pengobatan, pengelolaan data, serta pencegahan penularan penyakit.
Komitmen tersebut dibahas dalam Pertemuan Penguatan Forum Kemitraan Rencana Aksi Daerah (RAD) AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria yang diselenggarakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim di Hotel Zenova, beberapa waktu lalu. Pertemuan ini melibatkan perangkat pemerintah daerah, perusahaan, sektor swasta, BPTI, KPAD, Baznas Kutim, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komunitas.
Kepala Dinkes Kutim, dr Yuwana Sri Kurniawati, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Sumarno, menekankan pentingnya mengubah forum kemitraan menjadi wadah kerja yang menghasilkan kegiatan terukur.
Menurut Sumarno, keberadaan forum tidak cukup dibuktikan melalui surat keputusan pembentukan. Setiap unsur yang tergabung harus menjalankan tanggung jawab, melakukan koordinasi berkala, serta mengoptimalkan sumber daya untuk mendukung program penanggulangan penyakit.
“Jangan sampai forum ini hanya ada SK-nya, tetapi tidak pernah rapat dan tidak pernah bergerak. Forum ini adalah wadah kita berbagi data, berbagi peran, dan berbagi sumber daya. Perusahaan harus memastikan pekerjanya diperiksa dan ditangani tuntas jika ditemukan kasus,” jelasnya.
Keterlibatan perusahaan menjadi salah satu perhatian karena lingkungan kerja merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Dunia usaha diharapkan mendukung akses pemeriksaan kesehatan bagi pekerja serta memastikan penanganan berkelanjutan apabila ditemukan kasus.
Pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan Rencana Aksi Daerah sebagai pedoman pelaksanaan program. Dokumen tersebut memuat pembagian tugas, target capaian, kebutuhan anggaran, dan sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk menyelaraskan kontribusi setiap pemangku kepentingan.
Sumarno mengingatkan bahwa pelaksanaan program secara terpisah berpotensi menghambat pencapaian target apabila tidak didukung koordinasi dan evaluasi bersama. Karena itu, forum kemitraan perlu menghasilkan kesepakatan mengenai kegiatan, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme pemantauan.
“Mari kita susun langkah yang lengkap. Bukan sekadar diskusi, tetapi harus melahirkan kesepakatan yaitu siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, dan bagaimana kita memantaunya,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, tiga bidang penanganan menjadi perhatian. Prioritas pertama ialah mempercepat penemuan kasus AIDS, TBC, dan malaria serta memastikan pasien memperoleh pengobatan hingga tuntas sesuai kebutuhan medis masing-masing.
Prioritas kedua mencakup penguatan pengelolaan data kesehatan. Pencatatan kasus yang lengkap dan diperbarui secara berkala diperlukan untuk memantau perkembangan penyakit, menentukan kebutuhan intervensi, serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program.
Pengelolaan informasi tersebut juga harus memperhatikan kerahasiaan identitas pasien. Pertukaran data antarpihak perlu dilakukan secara bertanggung jawab agar kebutuhan koordinasi tidak mengabaikan perlindungan informasi pribadi.
Prioritas ketiga berkaitan dengan peningkatan kewaspadaan terhadap penularan malaria, khususnya melalui pemantauan mobilitas penduduk yang keluar dan masuk wilayah Kutai Timur. Pergerakan masyarakat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan langkah pengawasan dan pencegahan.
Melalui forum kemitraan ini, Dinkes Kutim mendorong seluruh pihak menyelaraskan kegiatan dengan target eliminasi 2030. Tindak lanjut yang ditekankan mencakup pembagian peran secara jelas, pelaksanaan program bersama, dan pemantauan berkala terhadap capaian penanggulangan ketiga penyakit. (ADV/ProkopimKutim/UB)
