SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur meresmikan Unit Layanan Terpadu (ULT) di lingkungan Sekretariat Daerah untuk menyederhanakan alur administrasi dan mempercepat koordinasi pelayanan. Melalui fasilitas tersebut, masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) diharapkan dapat mengakses layanan sesuai kewenangan unit kerja tanpa harus melalui proses birokrasi yang berlapis.
Peresmian dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman, di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutai Timur, Selasa (17/11/2026). Pembentukan ULT menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperbaiki efektivitas pelayanan sekaligus memperjelas mekanisme kerja di lingkungan sekretariat.
Rizali menekankan bahwa penyederhanaan pelayanan harus disertai pembagian kewenangan yang jelas. Ia meminta koordinasi administrasi dilaksanakan melalui masing-masing Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya, sehingga setiap urusan tidak selalu harus ditangani langsung oleh Sekda.
Pengaturan tersebut diharapkan memperpendek jalur komunikasi antara pengguna layanan dan unit yang memiliki kewenangan. ASN maupun masyarakat dapat mengarahkan kebutuhan administrasinya kepada bagian terkait tanpa menunggu penanganan pada tingkat pimpinan tertinggi sekretariat.
Peresmian dihadiri kepala perangkat daerah, Sekretaris DPRD Kutai Timur Zainuddin, kepala bagian di lingkungan sekretariat, perwakilan camat, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, insan pers, serta purnabakti PNS Sudirman Latif.
Dalam sambutannya, Rizali mengingatkan bahwa capaian predikat terbaik pelayanan publik pada 2024 perlu diikuti peningkatan kapasitas pelayanan. Perkembangan daerah, menurutnya, akan membawa kebutuhan administrasi yang semakin beragam.
“Semakin membaiknya pelayanan dan semakin meningkatnya layanan, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat kita, kebutuhan akan layanan juga akan semakin meningkat,” kata Rizali.
Ia menjelaskan bahwa operasional pelayanan terpadu membutuhkan empat komponen, yaitu landasan regulasi, sarana dan prasarana, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan pembiayaan. Peraturan Bupati sebagai dasar regulasi telah tersedia, sementara kesiapan teknis dan koordinasi perlu terus diperkuat.
Rizali juga mengarahkan agar ULT didukung pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut diharapkan dapat terhubung dengan sekretariat daerah dan perangkat daerah lainnya.
Integrasi diperlukan untuk mengurangi keterpisahan pengelolaan informasi antarlembaga. Data yang tersimpan pada masing-masing perangkat daerah diharapkan dapat dimanfaatkan bersama sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita punya data, tetapi yang menangani data ini masih belum bisa kita maksimalkan. Nanti sekretariat berhubungan dengan Perangkat Daerah hingga terjadilah pemanfaatan data antara satu Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah yang lain,” ujarnya.
Pemanfaatan data juga berkaitan dengan evaluasi 50 program unggulan Bupati Kutai Timur selama periode kepemimpinan lima tahun. Rizali menyebut informasi yang valid diperlukan untuk menilai capaian pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pengendalian inflasi daerah.
Melalui pengelolaan informasi yang saling terhubung, pemerintah diharapkan memiliki dasar lebih memadai dalam mengidentifikasi perkembangan program dan menentukan langkah tindak lanjut.
Keberadaan ULT selanjutnya diarahkan untuk menghadirkan pelayanan administrasi dengan prosedur yang jelas, terukur, dan transparan. Pemerintah daerah juga memandang perlunya evaluasi berkala dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha, serta akademisi.
Masukan dari berbagai pihak tersebut diharapkan menjadi bahan penyempurnaan operasional ULT agar penyederhanaan birokrasi benar-benar dapat diterapkan dalam pelayanan sehari-hari. (ADV/ProkopimKutim/UB)
