Pemdes Sekerat Dorong Perusahaan Tangani Jalan Poros

17 November 2026
441 dilihat
1 min read

SANGATTA – Pemerintah Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), meminta perusahaan yang beroperasi di wilayahnya ikut bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan poros yang mengalami kerusakan. Permintaan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Wakil Bupati Kutim Mahyunadi di Ruang Ulin, Kantor Bupati Kutim, Senin (16/11/2026).

Penanganan jalan menjadi perhatian karena sejumlah ruas digunakan bersama oleh masyarakat dan kendaraan operasional perusahaan. Pemerintah desa menginginkan perbaikan yang mampu meningkatkan ketahanan konstruksi, bukan hanya penanganan sementara pada bagian jalan yang rusak.

Kepala Desa Sekerat Sunan Dhika menyampaikan bahwa jalur yang membutuhkan perhatian meliputi poros Blok Beruang, Sekerat Atas, Semberuang, Sekerat Bawah, hingga Simpang Itaka. Ruas-ruas tersebut memiliki fungsi penting dalam menghubungkan aktivitas masyarakat dengan berbagai kawasan di sekitar desa.

“Ruas-ruas jalan ini memegang peranan krusial sebagai urat nadi mobilitas warga, penunjang aktivitas perekonomian lokal, sekaligus jalur penunjang operasional bagi korporasi yang beroperasi di kawasan tersebut,” sebut Sunan Dhika.

Menurut Sunan, tingginya intensitas kendaraan berat milik perusahaan yang melintasi jalur tersebut menjadi salah satu penyebab kerusakan badan jalan berlangsung lebih cepat. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan pemeliharaan yang tidak dapat dilepaskan dari aktivitas usaha di sekitar wilayah Sekerat.

BACA JUGA  Arah Pembangunan Kutim 2027, Perkuat Infrastruktur dan Kualitas SDM

Pemerintah desa menilai perusahaan yang memanfaatkan jalan untuk kegiatan operasional perlu dilibatkan dalam pembiayaan dan pelaksanaan perbaikannya. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan penanganan infrastruktur terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kondisi ini mendasari harapan pemerintah desa dan kecamatan agar pihak swasta dapat lebih proaktif mengambil porsi tanggung jawab dalam pemeliharaan maupun peningkatan kualitas jalan, sehingga beban pembiayaan tidak sepenuhnya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” jelasnya.

Sejumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut, termasuk PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Kobexindo Semen, menjadi pihak yang didorong untuk berkontribusi. Peran dunia usaha dinilai diperlukan mengingat jalan poros juga menunjang kelancaran kegiatan operasional perusahaan.

Dalam audiensi, kebutuhan peningkatan kualitas konstruksi mendapat perhatian tersendiri. Pemerintah desa menghendaki penanganan yang lebih menyeluruh melalui pengaspalan atau betonisasi pada bagian jalan yang membutuhkan penguatan.

Pilihan konstruksi tersebut dipandang lebih sesuai untuk mendukung penggunaan jalan dalam jangka panjang dibandingkan perbaikan tambal sulam yang bersifat sementara. Namun, penentuan bentuk pekerjaan tetap memerlukan pemetaan kondisi dan kebutuhan teknis pada masing-masing ruas.

BACA JUGA  Wujudkan Pemerataan Pendidikan, Kutim Siapkan Lahan untuk Sekolah Rakyat

Pemkab Kutim juga menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan perusahaan. Kejelasan tersebut mencakup ruas yang akan ditangani, prioritas pekerjaan, pembagian tugas teknis, serta dukungan pendanaan.

Pemetaan diperlukan karena kebutuhan penanganan tidak selalu sama pada setiap bagian jalan. Ruas dengan tingkat kerusakan dan intensitas penggunaan berbeda membutuhkan penentuan prioritas agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara terarah.

Audiensi bersama Wakil Bupati Mahyunadi menjadi forum untuk mempertemukan kebutuhan pemerintah desa dengan pihak perusahaan yang memanfaatkan infrastruktur setempat. Pemerintah kecamatan turut menjadi bagian dari koordinasi yang didorong untuk mempercepat penyelesaian persoalan jalan.

Hasil pembahasan diarahkan pada penyusunan pembagian pekerjaan yang lebih terukur sehingga penanganan tidak dilakukan secara terpisah tanpa perencanaan bersama. Pemetaan ruas, penentuan prioritas, dan kejelasan sumber pembiayaan menjadi kebutuhan berikutnya sebelum pekerjaan perbaikan dapat dilaksanakan di lapangan. (ADV/ProkopimKutim/UB)

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published.