Redaksi
Sangatta – Puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur, Rabu (6/5/2026). Aksi yang berlangsung sejak pukul 13.00 WITA itu menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari transparansi anggaran hingga ketimpangan layanan pendidikan.
Massa aksi tergabung dalam Koalisi Darurat Pendidikan yang berasal dari sejumlah organisasi, seperti GMNI, PMII, dan BEM STIPER Kutim. Mereka membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian dari atas mobil komando.
Koordinator Lapangan aksi, Deo Datus Kacaribu, menyebut demonstrasi tersebut sebagai bentuk kegelisahan mahasiswa terhadap kondisi pendidikan yang dinilai belum berjalan ideal.
“Kami hadir di sini untuk menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan di daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan agar tata kelola pendidikan lebih akuntabel.
“Kami menolak sistem yang menindas dan menuntut reformasi total pada Dinas Pendidikan Kutai Timur agar lebih akuntabel dalam menjalankan fungsinya,” pungkasnya.
Aksi yang berlangsung sekitar satu jam itu berjalan tertib di halaman kantor Disdikbud Kutim.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menyampaikan bahwa alokasi anggaran pendidikan di Kutai Timur telah memenuhi ketentuan. Ia menyebut pemerintah bersama DPRD telah mengalokasikan 20 persen APBD untuk sektor pendidikan.
“Tiga bulan setelah saya menjabat, saya sendiri yang memimpin kantor ini untuk keliling sekolah untuk mendata sekolah-sekolah,” tutur Mulyono.
Terkait transparansi, Mulyono menegaskan pihaknya telah membuka akses informasi kepada publik. “Kalau mau lihat isi anggaran kami, silahkan. Itu bukan barang rahasia. Itu bisa diakses semua,” katanya.
Penulis: M. Ayyub
Editor: Redaksi